Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) RI akan fokus dalam pengembangan Sistem Informasi Keluarga
(SIGA) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Langkah ini
diambil sebagai tindak lanjut dari hasil Sidang Komisi Kependudukan dan
Pembangunan ke-49 di New York, Amerika Serikat.
Nantinya sistem ini secara nasional akan memperkuat perencanaan anggaran berbasis program, termasuk pengembangan Kampung KB, dan juga akan mempermudah pemantauan pencapai Sustainable Develompent Goals (SDGs).
Dalam pernyataan di Sidang Komisi Kependudukan dan Pembangunan ke-49 di Gedung PBB, New York, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, dalam keterangannya tertulisnya Kamis (21/4) mengatakan, dirinya menyampaikan pernyataan atas nama negara bahwa rencana pembangunan nasional Indonesia telah disesuaikan dengan target dan indikator yang ada pada SDGs.
"Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki manajemen data kependudukan melalui berbagai metode, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu pengumpulan data dalam sensus kependudukan," ujar Surya.
Dia menambahkan bahwa Indonesia saat ini sedang membentuk forum data kependudukan guna memfasilitasi koordinasi dan pertukaran informasi antar pemangku kepentingan di bidang kependudukan. Indonesia, juga menurut Surya, mendorong masyarakat internasional untuk meningkatkan investasi dan kerjasama pembangunan kapasitas managemen data dan statistik kependudukan.
Surya juga menyampaikan bahwa pengumpulan data dan akses memperoleh data, harus menghormati aturan dan hukum nasional terkait keamana dan keterbukaan informasi publik, serta memperhatikan etika dan persetujuan subjek dalam mengumpulkan informasi-informasi sensitif.
Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty memimpin delegasi Indonesia ke Sidang Ke-49 Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development/CPD). Sidang itu diselenggarakan di New York pada 11-15 April 2016 lalu. Sidang mengangkat tema Strengthening the demographic evidence base for Post-2015 Development Agenda dan diketuai Dr. Mwaba Patricia Kasese-Bota dari Zambia.
Konferensi kependudukan tersebut merupakan komisi fungsional yang dibentuk Economic and Social Council (ECOSOC). Yaitu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi masalah ekonomi dan sosial. Tugas utamanya menindaklanjuti program aksi yang diamanatkan International Conference on Population and Development (ICPD).
"CPD juga berfungsi melakukan pengawasan, peninjauan dan evaluasi implementasi program dalam lingkup nasional, regional maupun internasional serta memberi masukan kepada ECOSOC," ujar Surya.
Anggota CPD dari kelompok Asia Pasifik pada tahun ini adalah Bangladesh, RRT, Iran, Irak, Jepang, Malaysia, Mongolia, Oman, Pakistan dan Filipina. Saat ini Indonesia sebagai observer karena sebelumnya pernah menjadi anggota pada periode 2001-2013. Sementara delegasi dari Indonesia selain dari BKKBN juga dari Kementerian Luar Negeri RI dan Sekretariat Kabinet RI
Nantinya sistem ini secara nasional akan memperkuat perencanaan anggaran berbasis program, termasuk pengembangan Kampung KB, dan juga akan mempermudah pemantauan pencapai Sustainable Develompent Goals (SDGs).
Dalam pernyataan di Sidang Komisi Kependudukan dan Pembangunan ke-49 di Gedung PBB, New York, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, dalam keterangannya tertulisnya Kamis (21/4) mengatakan, dirinya menyampaikan pernyataan atas nama negara bahwa rencana pembangunan nasional Indonesia telah disesuaikan dengan target dan indikator yang ada pada SDGs.
"Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki manajemen data kependudukan melalui berbagai metode, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu pengumpulan data dalam sensus kependudukan," ujar Surya.
Dia menambahkan bahwa Indonesia saat ini sedang membentuk forum data kependudukan guna memfasilitasi koordinasi dan pertukaran informasi antar pemangku kepentingan di bidang kependudukan. Indonesia, juga menurut Surya, mendorong masyarakat internasional untuk meningkatkan investasi dan kerjasama pembangunan kapasitas managemen data dan statistik kependudukan.
Surya juga menyampaikan bahwa pengumpulan data dan akses memperoleh data, harus menghormati aturan dan hukum nasional terkait keamana dan keterbukaan informasi publik, serta memperhatikan etika dan persetujuan subjek dalam mengumpulkan informasi-informasi sensitif.
Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty memimpin delegasi Indonesia ke Sidang Ke-49 Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development/CPD). Sidang itu diselenggarakan di New York pada 11-15 April 2016 lalu. Sidang mengangkat tema Strengthening the demographic evidence base for Post-2015 Development Agenda dan diketuai Dr. Mwaba Patricia Kasese-Bota dari Zambia.
Konferensi kependudukan tersebut merupakan komisi fungsional yang dibentuk Economic and Social Council (ECOSOC). Yaitu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi masalah ekonomi dan sosial. Tugas utamanya menindaklanjuti program aksi yang diamanatkan International Conference on Population and Development (ICPD).
"CPD juga berfungsi melakukan pengawasan, peninjauan dan evaluasi implementasi program dalam lingkup nasional, regional maupun internasional serta memberi masukan kepada ECOSOC," ujar Surya.
Anggota CPD dari kelompok Asia Pasifik pada tahun ini adalah Bangladesh, RRT, Iran, Irak, Jepang, Malaysia, Mongolia, Oman, Pakistan dan Filipina. Saat ini Indonesia sebagai observer karena sebelumnya pernah menjadi anggota pada periode 2001-2013. Sementara delegasi dari Indonesia selain dari BKKBN juga dari Kementerian Luar Negeri RI dan Sekretariat Kabinet RI
Posting Komentar